Presiden Polandia memveto undang-undang untuk memperpanjang tunjangan bagi pengungsi Ukraina

Presiden baru Polandia, Karol Nawrocki, telah memveto undang-undang yang akan memperpanjang tunjangan kesejahteraan bagi pengungsi Ukraina, dengan alasan hanya mereka yang bekerja yang seharusnya menerima tunjangan anak. Veto tersebut memblokir RUU yang akan memperpanjang sistem saat ini hingga 2026, memicu kritik dari pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk, yang memperingatkan bahwa RUU tersebut akan menghukum keluarga rentan. Sekitar 1 juta warga Ukraina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tinggal di Polandia. Langkah ini mencerminkan sentimen anti-Ukraina yang semakin meningkat, meskipun studi menunjukkan pengungsi menguntungkan perekonomian. Nawrocki juga berjanji untuk mengusulkan undang-undang baru yang memperketat bantuan dan melarang promosi pemimpin nasionalis Ukraina, Stepan Bandera, sebagaimana dilaporkan The Guardian. Veto tersebut telah memperdalam kebuntuan politik antara presiden dan pemerintah.